Gedung ATVI crop

Menyelamatkan Generasi Digital


“Jika para pelajar mendapatkan pengajaran cukup tentang sejarah, efek sosial dan dampak psikologis dari teknologi, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang mengetahui bagaimana menggunakan teknologi, dan bukan sebaliknya, generasi yang diperbudak oleh teknologi.” Tahun 1992, Neil Postman menyampaikan peringatan ini dalam buku Technopoly: the Surrender of Culture to Technology untuk menyoroti dampak media televisi terhadap masyarakat.  Peringatan yang sama tetap relevan hari ini, ketika dominasi media televisi semakin terkoreksi dan kita menghadapi perubahan  ekologi komunikasi massa sebagai akibat dari perkembangan luar biasa eksposure media internet dan teknologi smartphone ke berbagai lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Perdebatan tentang media sosial dan dampak-dampaknya, khususnya yang terkait dengan isu Ujaran Kebencian (hate speech), terorisme dan ajaran fundamental agama belakangan ini  perlu dikaitkan dengan peringatan Neil Postman di atas. Pertama, jika terjadi kontroversi tentang dampak buruk media (aapun bentuk media itu), reaksi yang jamak diperlihatkan pemerintah, DPR dan penegak hukum adalah segera merumuskan perubahan regulasi, aturan baru, keputusan atau edaran yang tendensinya adalah memperketat kontrol terhadap media. Fokus perhatian ditujukan kepada pelaku atau operator media dan yang ditonjolkan adalah pendekatan kontrol. Harus diakui, reaksi semacam ini seringkali memang dibutuhkan. Namun mengapa di saat yang sama kita mengabaikan pentingnya penanganan yang berfokus kepada masyarakat sebagai pengguna atau pengakses media? Mengapa pendekatan kontrol tidak dibarengi dengan pendekatan edukatif yang dikenal luas dengan istilah literasi media?

Literasi media sejauh ini dianggap sebelah mata. Literasi media selalu menjadi unsur penyedap rasa dari program-program pemerintah di bidang media dan teknologi informasi. Jika pengaturan tentang operasionalisasi dan pelaku media ditetapkan dalam kebijakan resmi, literasi media umumnya hanya muncul dalam program-program yang bersifat komplementer, insidental atau dikerjakan secara adhock. Padahal jika mempertimbangkan begitu besar ketergantungan masyarakat terhadap berbagai jenis media saat ini, sebenarnya sudah saatnya ada regulasi yang mengintegrasikan literasi media ke dalam kurikulum pendidikan.

Seperti yang telah dipraktekkan di Australia, sejak di pendidikan dasar anak-anak telah diajari bagaimana menonton televisi dan mengakses internet secara sehat dan ramah keluarga. Sejak dini, ditanamkan pada generasi muda kesadaran bahwa teknologi memang mempermudah hidup manusia, namun bisa juga merusak jika manusia tidak mampu mengambil jarak darinya. Pelembagaan literasi media ini dapat terjadi karena khalayak media di negeri kanguru itu diperlakukan sebagai publik, bukan sebagai semata-mata konsumen produk teknologi komunikasi. Karena stasiun televisi mendapatkan izin dari negara, negara berkewajiban menyiapkan masyarakat agar mampu menghindari dampak negatif dan sebaliknya mampu menyerap dampak positif media televisi. Karena berbagai produk teknologi informasi diedarkan ke pasar dengan seizin pemerintah, maka pemerintah dan para produsen berkewajiban untuk menjelaskan disklaimer (sisi baik dan sisi buruk) perangkat teknologi informasi tersebut kepada masyarakat luas.

Strategi Kebudayaan

Kedua, Indonesia adalah pasar yang luar biasa besar bagi  berbagai produk perangkat teknologi informasi. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan pengguna internet di Indonesia tahun 2015 diperkirakan mencapai 139 juta orang. Sebanyak  85% dari total pengguna internet itu mengakses internet dengan menggunakan perangkat smartphone. Perlu ditambahkan, saat ini ada sekitar 266 juta kepemilikan smartphone di Indonesia. Indonesia telah menjadi pasar penjualan smartphone dan tablet terbesar di Asia Tenggara, dengan angka penjualan mencapai angka 61 % dan 40% dari total penjualan pada tahun 2014.

Para produsen dan distributor perangkat keras serta operator selular meraih keuntungan besar dari bisnis ini. Pemerintah menarik pajak. Lalu bagaimana dengan masyarakat?  Masyarakat sejauh ini seperti dibiarkan sendirian tanpa proteksi menghadapi terpaan berbagai bentuk produk teknologi komunikasi dan informasi itu. Pemerintah hanya mau menjadi peniup peluit jika ada pelanggaran dan memperketat kontrol jika muncul tekanan opini publik. Para pelaku bisnis teknologi komunikasi-informasi masih memperlakukan masyarakat sekedar sebagai konsumen, sehingga pemberdayaan dan pendampingan masyarakat belum menjadi prioritas mereka.  

Literasi media di era digital adalah sebuah keharusan. Masyarakat, khususnya  generasi muda sebagai proporsi terbesar pengakses internet dan pengguna smartphone harus dibekali dengan pengetahuan memadai tentang sisi baik maupun sisi buruk dari teknologi informasi yang mereka gunakan.  Bagaimana menggunakan smartphone secara smart? Berapa lama dan untuk apa saja kita sebaiknya menggunakannya dalam sehari?  Bagaimana menyeimbangkan kebebasan berbicara di media sosial  dengan penghargaan terhadap harkat-martabat orang lain? Bagaimana agar para netizen tidak bersikap reaktif, apriori, mudah menghakimi orang lain dan sanggup menerima perbedaan pendapat sebagai keniscayaan di ruang publik? Bagaimana menghindari ujaran-ujaran kebencian baik sebagai pengirim maupun penerima pesan?

Pendekatan kontrol untuk mengeliminir dampak-dampak media tidak akan efektif jika tidak ada proses pengondisian masyarakat. Perubahan atau pengetatan regulasi harus benar-benar dibarengi dengan gerakan untuk mendidik masyarakat agar menjadi melek media dan teknologi. Gerakan media literasi ini sudah saatnya dilembagakan menjadi agenda resmi nasional.  Merujuk kepada peringatan Neil Postman tadi, pengajaran tentang genealogi, sejarah, peran sosial dan bias-bias psikologis dari teknologi komunikasi-informasi semestinya menjadi bagian integral dari strategi kebudayaan nasional. Urusannya sungguh serius di sini : generasi muda dengan karakter dan etos seperti apakah yang akan memimpin negeri ini di era digital ke depan?

Pemerintah perlu memikirkan benar masalah yang muncul pada aras literasi media ini dan bagaimana penanganannya. Demikian juga dengan para pelaku bisnis di bidang komunikasi dan informasi. Mereka memiliki kewajiban moral untuk mendidik masyarakat agar melek media dan teknologi, dan tidak sekedar menjadi obyek pemasaran dan penjualan produk-produk teknologi informasi terbaru.

 

 Oleh: Agus Sudibyo, Ketua Program Studi Komunikasi Massa Akademi Televisi Indonesia.